Pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Provinsi Jawa Tengah Semester I tahun 2017 telah memenuhi periode enam bulan pertama dengan berbagai keberhasilan, meskipun masih banyak tantangan dan kendala yang harus dihadapi, baik dari segi operasionalisasi, dukungan manajemen dan anggaran yang disediakan. Sebagai upaya untuk mengetahui sampai seberapa jauh perencanaan kegiatan dan hasil yang telah disepakati pada manajemen Program KKBPK,  maka dilaksanakan Pertemuan Review Program KKBPK Tingkat Provinsi Jawa Tengah Semester I Tahun 2017, yang dilaksanakan  tanggal 20 - 21 Juli 2017 dan bertempat di Hotel Patra Jasa Jl. Sisingamangaraja Kota Semarang.

Tujuan Umum diselenggarakannya kegiatan Review ini adalah:untuk mengevaluasi

pelaksanaan program KKBPK Semester I Tahun 2017 dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) PKB/PLKB. Sedangkan secara khusus adalah unutuk mengevaluasi pelaksanaan program KKBPK Semester I Tahun 2017 serta melakukan identifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Dan untuk melaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima PKB/PLKB dari Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota) kepada Pemerintah Pusat (Kepala BKKBN).
          
           Peserta sebanyak 231 orang, dari unsur Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota, Ketua DPRD, Kajari, Kepala OPD-KB dan Kepala BKD. Unsur Provinsi adalah Mitra Kerja Tingkat Provinsi, serta Perwakilan BKKBN Prov. Jateng yaitu Pejabat eselon II, III, IV, Pejabat Fungsional, Kepala Balai Diklat KKB Ambarawa, Pati dan Banyumas

Dalam acara tersebut Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Wagino, SH, MSi. menyampaikan ucapan terima kasih, selamat datang kepada peserta yang hadir, serta paparan Evaluasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Semester I Tahun 2017.

Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 hari. Kegiatan Hari pertama diisi dengan  Review Program Program KKBPK Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 dilaksanakan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program KKBPK semester I tahun 2017, dan hari kedua adalah acara penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) PKB/PLKB se Jawa Tengah. 

Dari hasil hasil verifikasi di Jawa Tengah terdapat 1991 orang PKB/PLKB yang terdaftar, namun setelah dilakukan pemutakhiran data ada 1907 orang PKB/PLKB yang diserahkan dengan rincian 1735 orang PKB; 137 orang PLKB dan 35 orang dari jabatan lain.

Di era kepemimpinan Presiden Jokowi ini telah ditetapkan 9 agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) tahun 2015 – 2019. BKKBN merupakan salah satu lembaga pemerintah yang diberi mandat untuk melaksanakan dan mewujudkan Nawa Cita, harus dapat mengembangkan dan menjabarkan Nawa Cita, khususnya cita ke-3 “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara Negara Kesatuan”. Untuk mewujudkan cita ke-5 “Meningkatkan kualitas hidup Manusia

Indonesia”, Program KKBPK berkontribusi terhadap upaya peningkatan Kualitas Manusia Indonesia agar menjadi modal pembangunan yang memiliki daya saing dalam menghadapi bonus demografi. Program KKBPK juga turut mendukung cita ke-8 “Melakukan revolusi karakter bangsa” melalui pemberdayaan keluarga.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015 – 2019 telah menetapkan sasaran strategis yang harus dicapai pada tahun 2019. Rencana sasaran strategis tahun 2017 yang harus dapat dicapai sebagai berikut: (1) Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP) 0,37 % per tahun; (2) Angka kelahiran Total (TFR) 2,22 per wanita usia subur (15 – 49 tahun); (3) Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR) 64,59 % (semua metode); (4) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) 9,31 %; 5) Angka kelahiran pada kelompok usia (age-specific fertility rate/ASFR) 15-19 tahun 30,60 kelahiran per 1.000 wanita; dan 6) persentase kehamilan yang tidak diiinginkan diantara WUS (15-49 tahun) 6,90 %. Tahun 2019 sasaran di atas merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan Program KKBPK, khususnya pada tahun 2017. Pencapaian sasaran tersebut merupakan bagian penting dan akan turut menentukan pencapaian sasaran - sasaran pembangunan kependudukan dan KB pada akhir periode RPJMN dan Renstra BKKBN 2015 – 2019.

      Berkaitan dengan hal tersebut, untuk memperkuat Program KKBPK ke depan, maka perlu segera menindaklanjuti rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2017 dengan penajaman kegiatan prioritas Nasional Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi, yaitu 1) Pelayanan KB; 2) Advokasi, komonikasi, informasi dan edukasi (KIE) KKBPK; 3) Pembinaan Remaja; 4) Pembangunan Keluarga; dan 5) Regulasi kelembagaan, data dan informasi.

Selain itu, isu strategis pengalihan pengelolaan tenaga lini lapangan, yaitu Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Pusat, pada tanggal 21 Juli 2017 telah dilaksanakan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima dari pemerintah Daerah (Bupati/Walikota) kepada Pemerintah Pusat (Kepala BKKBN).  Karena itu, perlu segera disiapkan peta strategis (Strategy Map) BKKBN dengan mengarahkan pengelolaan/pelaksanaan Program KKBPK yang dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Tentunya hal ini akan membawa implikasi berupa perubahan kebijakan pengembangan kegiatan-kegiatan prioritas di lini lapangan pada tahun 2018 sehingga harus segera dimulai dari sekarang.

            Acara serah terima Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dari Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo, SH, MIP kepada Kepala BKKBN RI dr Surya Chandra Surapay, MPH, PhD yang dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 21 Juli 2017 di Hotel Patra Jasa Semarang, meliputi penyerahan 1.747 PLKB dan 149 PKB.       

Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Wagino, SH, MSi telah mengambil sumpah dan melantik Pejabat Pengawas dan sumpah PNS di lingkungan Kantor Perwakilan  BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana Banyumas, Ambarawa dan Pati.

Pelantikan dilakukan guna mengisi jabatan yang kosong dikarenakan mutasi jabatan dan memasuki purna tugas

Adapun pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilantik dan diambil sumpahnya sebanyak 15 orang, yang terdiri dari Pejabat Pengawas 10 orang dan 5 orang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil.

Dalam sambutan, arahan serta harapannya, antara lain beliau menyampaikan :

 Akhirnya sambutan, dan arahan tersebut semoga dapat dilaksanakan dengan se baik - baiknya.

Ir. H. Achmad Husein Bupati Banyumas, peraih penghargaan Manggala Karya Kencana tahun 2016, adalah bupati pertama di Indonesia yang menjadi peserta akseptor Keluarga Berencana (KB) yang menggunakan metode vasektomi atau Metode Opesai Pria ( MOP). Ini memberikan bukti sekaligus teladan kepada warganya dalam rangka mensukseskan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Kegiatan vasektomi dilaksanakan pada hari Selasa 18 April 2017 bersamaan dengan  Milad Aisyiyah di Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak (BKMIA) Kartini Jl. Raga Semangsang Purwokerto.

Dalam pelaksanaan MOP tersebut juga diikuti Camat Sumbang Drs. Nungki Hari Rahmat, M.Si, Kepala Desa Kawungcarang Kecamatan Sumbang Cipto dan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DPPPKBP3A Kab Banyumas Slamet Hartono serta warga masyarakat Purwokerto. Total peserta vasektomi pada hari itu sebanyak 17 orang.

Ditemui Pasca MOP yang berjalan lancar dan cukup singkat, Bupati Banyumas tersebut menyatakan bahwa tidak merasakan sakit, operasi kecil, kata bupati sambil mengepalkan tanganya serta beliau mengajak para jajarannya dan masyarakat khususnya para lelaki di Kabupaten Banyumas agar ikut serta menjadi peserta MOP.

Sebelum mengikuti pelayanan kontrasepsi menjadi akseptor MOP, Bupati Banyumas Ir. H. Achmad Husein, melihat bahwa Keluarga Berencana saat ini hanya bertumpu pada  kaum wanita saja yang menggunakan kontrasepsi. Bagaimana jika kaum lelaki ikut mengambil alih peran wanita dalam ber-KB, terlebih lagi kaum wanita telah banyak mempertaruhkan nyawanya pada saat mengandung dan melahirkan. Sehingga beliau termotivasi dan akhirnya memutuskan untuk ikut menjadi akseptor KB MOP.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Wagino, SH, MSi. Beliau mengatakan dan memberi apresiasi kepada Bupati Banyumas, karena secara nasional, Ir. H. Achmad Husein adalah bupati pertama yang menjadi akseptor KB MOP di Indonesia. Selama ini beliau bertugas di berbagai tempat, belum pernah ada bupati yang mau menjadi akseptor KB MOP.

Insya Allah ini akan menjadi semacam pilot project pbagi pengembangan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) Program KB di Jawa Tengah. Dengan keikutsertaan Bupati Banyumas menjadi akseptor KB MOP diharapkan akan berpengaruh positif dan memberi dampak yang sangat besar terhadap masyarakat.

MOP aman bagi akseptor KB, karena tidak perlu repot mencari alat kontrasepsi lainnya seperti pil, kondom atau suntik. Cukup sekali oleh akseptor KB dan berfungsi selama hidup.